PEMBERANTASAN
KORUPSI DI INDONESIA
Korupsi
di Indonesia dimulai sejak era Orde Lama sekitar tahun 1960-an bahkan sangat
mungkin pada tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 24
Prp 1960 yang diikuti dengan dilaksanakannya “Operasi Budhi” dan Pembentukan
Tim Pemberantasan Korupsi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967
yang dipimpin langsung oleh Jaksa Agung, belum membuahkan hasil nyata.
Pada era Orde Baru, muncul Undang-Undang Nomor3 Tahun 1971
dengan “Operasi Tertib”yang dilakukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan
Ketertiban (Kopkamtib), namun dengan kemajuan iptek, modus operandi korupsi
semakin canggih dan rumit sehingga Undang-Undang tersebut gagal dilaksanakan.
Selanjutnya dikeluarkan kembali Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Upaya-upaya
hukum yang telah dilakukan pemerintah sebenarnya sudah cukup banyak dan
sistematis. Namun korupsi di Indonesia semakin banyak sejak akhir 1997 saat
negara mengalami krisis politik, sosial, kepemimpinan, dan kepercayaan yang
pada akhirnya menjadi krisis multidimensi. Gerakan reformasi yang menumbangkan
rezim Orde Baru menuntut antara lain ditegakkannya supremasi hukum dan
pemberantasan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN). Tuntutan tersebut akhirnya
dituangkan di dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 & Undang-Undang Nomor
28 Tahun 1999 tentang Penye-lenggaraan Negara yang Bersih & Bebas dari KKN.
Menurut UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada
tiga puluh jenis tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindak korupsi. Namun
secara ringkas tindakan-tindakan itu bisa dikelompokkan menjadi:
Kerugian
keuntungan Negara
Suap-menyuap
(istilah lain : sogokan atau pelicin)
Penggelapan
dalam jabatan
Pemerasan
Perbuatan
curang
Benturan
kepentingan dalam pengadaan
Gratifikasi
(istilah lain : pemberian hadiah).
Rakyat
kecil yang tidak memiliki alat pemukul guna melakukan koreksi dan memberikan
sanksi pada umumnya bersikap acuh tak acuh. Namun yang paling menyedihkan
adalah sikap rakyat menjadi apatis dengan semakin meluasnya praktik-praktik
korupsi oleh be-berapa oknum pejabat lokal, maupun nasional. Kelompok mahasiswa
sering menanggapi permasalahan korupsi dengan emosi dan de-monstrasi. Tema yang
sering diangkat adalah “penguasa yang korup” dan “derita rakyat”.
Komentar:
Menurut saya, korupsi sudah semakin parah di Indonesia dan semakin banyak yang
terjerumus kedalamnya. Banyak para pejabat dan jajaran nya sudah terbukti
korupsi dengan berbagai kasus penggelapan dan sebagainya. Untuk itu hukuman
bagi para koruptor juga harus berat agar para koruptor jera dan tidak melakukan
korupsi lagi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar