NPM : 29211444
Kelas : 2EB04
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan
pengertian monopoli,
yaitu suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau
pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu
kelompok pelaku usaha. Yang dimaksud dengan pelaku usaha
adalah setiap orang-perorangan atau
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan
kegiatan dalam wilayah hokum
Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun
bersama-sama melalui
perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan
usaha dalam bidang ekonomi.
Undang-Undang Anti
Monopoli No 5 Tahun 1999 memberi arti kepada monopolis
sebagai suatu
penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas
penggunaan jasa
tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha (pasal
1
ayat (1) Undang-undang Anti Monopoli).
Persaingan usaha tidak sehat adalah
suatu persaingan antara pelaku
usaha
dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa
yang
dilakukan dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan
kegiatan usahanya berasaskan
demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan
antara kepentingan pelaku
usaha dan kepentingan umum.
Undang-Undang (UU) persaingan usaha adalah
Undang-undang No. 5 Tahun
1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU
No.5/1999) yang bertujuan untuk memelihara pasar
kompetitif dari pengaruh
kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi
dan atau menghilangkan
persaingan. Kepedulian utama dari UU persaingan
usaha adalah promoting
competition dan memperkuat kedaulatan konsumen.
Kegiatan yang dilarang berposisi dominan menurut
pasal 33 ayat 2. Posisi
dominan adalah keadaan di
mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti
di pasar bersangkutan
dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku
usaha mempunyai posisi
tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam
kaitan dengan kemampuan
keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan,
serta kemampuan untuk menyesuaikan
pasokan atau permintaan barang atau jasa
tertentu. Menurut pasal 33
ayat 2 “Cabang-cabang produksi yang penting bagi
negara dan menguasai hajat
hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Jadi, sektor
sektor ekonomi seperti
air, listrik, telekomunikasi, kekayaan alam dikuasai Negara
tidak boleh dikuasai
swasta sepenuhnya.
