Peran Pemuda dan Mahasiswa Terhadap Kemajuan Bangsa (Era Dulu dan Sekarang)

   Peranan generasi muda selalu mewarnai dalam setiap usaha –usaha untuk memerdekakan bangsa indonesia. Seperti yang kita lihat pada zaman penjajahan. Karena pada zaman penjajahan para pemuda rela mengorbankan seluruh jiwa dan raga demi mempertahankan bangsa indonesia dari tangan penjajah.  Dengan berdirinya organisasi-organisasi pemuda seperti Boedi utomo. Trikora dharma, Jong java dsb, merupakan salah satu bukti kepedulian para pemuda demi kemajuan bangsa.

   Walupun banyak tantangan yang harus ditempuh oleh para pemuda tetapi mereka tetap berusaha keras supaya bangsa indonesia bebas dari penjajahan dan rakyat indonesia tidak lagi menderita seperti waktu adanya penjajahan oleh bangsa lain. Setelah di proklamasikan kemerdekaan indonesia , para pemuda mulai melakukan pemberontakan di berbagai wilayah dan mengusir para penjajah dan merebut wilayah-wilayah dari tangan para penjajah, akhirnya bangsa indonesia bersih dari jajahan bangsa lain. Coba kita bayangkan seandainya dulu para pmuda tidak peduli dengan kemerdekaan bangsa indonesia mungkin saat ini negara kita masih dijajah oleh bangsa lain. Maka untuk mengenang jasa-jasa para pemuda pada zaman dulu khusunya pada zaman penjajahan, bangsa indonesia memperingati hari sumpah pemuda setiap tanggal 28 oktober.

Mahasiswa adalah generasi yang dicetak untuk tujuan pengembangan profesinya ia tekuni di dunia kampus. Merekanlah yang kelak memejukan keprofesian  indonesia sesuain dengan bidang mereka masing-masing. Maka dari itu mahasiswa mulai aktif dalam berorganisasi baik di dunia kampus atau di luar kampus. Mahasiswa memiliki potensi yang besar dibandingkan kelompok masyarakat yang lain, karena pemikiran kritis mereka dan sebagai motor penggerak kemajaun ketika masyrakat melakukan proses pembangunan. Dimata masyarakat, mahasiswa adalah agen perubahan sosial karena mereka merupakan selaku insan akademis dipandang memiliki kekuatan intelektual. Sudah menjadi keharusan bagi seorang atau sekelompok mahasiswa untuk aktif dalam menyoroti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah

Akan tetapi peran pemuda saat ini sudah tidak lagi seperti peran pemuda pada zaman dulu, seolah –olah sudah tidak lagi mewarisi semangat nasionalisme yang dimiliki pemuda pada zaman dulu. Hal ini disebabkan arus teknologi yang semakin canggih saja, sehingga membuat para pemuda saat ini terlena lupa akan tugas sebagai pemegang estafet pembangunan masa depan. Dan ada banyak yang menjadi pemicu lunturnya semangat kebangsaan yang merupakan warisan para pendahulu salah satunya adalah kejenuhan para pemuda dalam memandang wacana kebangsaan yang di kumandangkan elite politik di indonesia. Sebab lainnya adalah tidak adanya kepercayaan dari golongan tua kepada golongan muda untuk mengadakan transfer ilmu, pengalaman dan kewenangan.

Demi penegakan suatu kepemimpinan yang adil dan ideal terutamanya tidak cukup dengan seorang pemimpin semata. Maka dari itu para pemuda dan mahasiswa harus menjadi yang terbaik untuk bangsa agar bangsa tetap maju dan menjadi kebanggaan bangsa. Dan memiliki rasa tanggung jawab dan memberikan kemakmuran, ciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk bangsa agar tetap dan lebih maju.

Bab 4. Pendapatan Nasional, Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi

4.1 Konsep-Konsep Pendapatan Nasional Indonesia 
            Arti pendapatan nasional secara sempit adalah terjemahan langsung dari national income. Sedangkan dalam arti luas pendapatan nasional adalah dapat merujuk ke Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP) ; atau merujuk ke Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP); Produk National Neto (PNN) atau Net National Product(NNP); atau merujuk ke Pendapatan Nasional (PN) alias National Income (NI) tadi.

4.1.1 Metode Penghitungan Pendapatan Nasional

Penghitungan pendapatan nasional Indonesia dimulai dengan Produk Domestik Bruto itu sendiri, sebagaimana dikethui dapat dihitung atau diukur dengan tiga macam pendekatan yaitu (1) pendekatan produksi , (2) pendekatan pendapatan , (3) pendekatan pengeluaran.

Menurut pendekatan produksi PDB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah atau suatu Negara dalam jangka waktu setahun. Sedangkan menurut pendekatan pendapatan , PDB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang turut serta dalam proses produksi diwilayah suatu Negara dalam jangka waktu setahun. Adapun menurut pendekatan pengeluaran , PDB adalah jumlah seluruh komponen permintaan akhir, meliputi : (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan (2) pembentukan modal tetap domestic bruto dan perubahan stok (3) pengeluaran konsumsi pemerintah serta (4) ekspor neto (yaitu ekspor dikurangi imopor) , dalam jangka waktu setahun.

Produk Nasional Bruto (PNB) adalah produk domestic bruto ditambah pendapatan neto atas faktor luar negeri. Yang dimaksud dengan pendapatan neto atas faktor luar negeri ialah pendapatan atas faktor produksi warga Negara Indonesia yang dihasilkan di (diterima dari) luar negeri dikurangi pendapatan atas faktor produksi warga Negara asing yang dihasilkan di (diperoleh dari) Indonesia.

          

PDB dan PNB serta PNN sebagaimana dijelaskan di atas merupakan PDB dan PNB serta PNN atas dasar pasar, karena didalamnya masih tercakup unsur pajak tak langsung neto. Pajak tak langsung neto ialah jumlah seluruh pajak tak langsung yang dipungut pemerintah dikurangi jumlah subsidi yang diberikan pemerintah.

4.1.2 Metode Penghitungan Pertumbuhan Riil

PDB, PNB, PNN, dan PN secara umum disebut agregat ekonomi maksudnya angka besaran total yang menunjukkan prestasi ekonomi suatu Negari.  Dalam hal ini ada tiga metode untuk mengubah angka menurut harga berlaku  menjadi angka menurut harga konstan yaitu (1) metode revolusi (2) metode ekstrapolasi (3) metode deflasi.

            Metode revolusi dilakukan dengan cara menilai produksi masing-masing tahun dengan menggunakan harga tahun tertentu yang dijadikan tahun dasar. Metode ekstrapolasi dilakukan dengan cara memperbaharui (updating) nilai tahun dasar sesuai dengan indeks produksi atau tingkat pertumbuhan riil dari tahun sebelumnya . sedangkan metode deflasi dilakukan dengan cara membagi nilai masing-masing tahun dengan harga relative yang sesuai (indeks harga X 1/100).

4.1.3 Metode Perhitungan Nilai Tambah

Untuk menghitung nilai tambah menurut harga konstan terdapat empat macam cara, yaitu:

1.       Metode deflasi ganda

2.       Metode ekstrapolasi langsung

3.      Metode deflasi langsung, dan

4.      Metode deflasi komponen pendapatan.

4.2 Pendapatan Nasional dan Pertumbuhan Perekonomian

Pendapatan nasional (PN dalam arti sempit national income, NI) Indonesia pada tahun 1993, menurut taksiran Biro Pusat Statistik, sebesar Rp. 6,8 triliun. Sedangkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto (PNB), untuk tahun yang sama masing-masing Rp. 139,6 dan Rp.133,4 triliun.

4.3 Pendapatan Perkapita dan Kemiskinan

            Pertumbuhan ekonomi yang untuk angka angka diatas dihitung berdasarkan pembentukan nilai riil produk domestic bruto (gross domestic product), bukan semata-mata menunjukkan peningkatan produk atau pendapatan secara makro.

4.4 Struktur Ekonomi Indonesia

Dilihat secara mekro-sektoral (berdasarkan konstribusi sektor-sektor produksi (lapangan usaha) dalam membentuk produk domestik bruto] perekonomian Indonesia yang hingga tahun 1990 masih agraris kini sudah berstruktur industrial. Sumbangan sektor pertanian dalam pembentukan PDB yang pada tahun 1969 masih 46,9% menjadi hanya tinggal 17,6% pada tahun1993 (menurut perhitungan harga konstan tahun 1983). Di lain pihak peranan sektor industri pengolahan (manufacturing) meningkat dari 8,3% menjadi 21,1% untuk ukuran waktu yang sama.

Jadi, ditinjau secara makro-sektoral struktur ekonomi Indonesia sesungguhnya masih dualistis. Sumber daya pencaharian utama sebagian besar penduduk masih sektor pertanian. Dalam kaitan ini berarti struktur tersebut masih agraris. Akan tetapi penyumbangan utama pendapatan nasional adalah sektor industri pengolahan. Dalam kaitan ini berarti struktur tersebut sudah industrial. Semua itu berarti bahwa secara makro-sektoral ekonomi Indonesia baru bergeser dari struktur yang agrar’s ke struktur yang industrial.

                     

4.4.2 Tinjauan Lain

Pergerseran struktur ekonomi secara makro-sektoral ini senada dengan pergeserannya secara spesial. Dilihat dengan kacamata politik, sejak awal orde baru hingga pertengahan dasarwarsa 1980-an perekonomian Indonesia berstruktur elastis. Pemerintah atau Negara, dengan BUMN-BUMN dan BUMD-BUMD sebagai kepanjangan tangannya, merupakan pelaku utama ekonomi.

Berdasarkan tinjauan birokrasi pengemabilan keputusannya, beralasan untuk mengatakan bahwa struktur perekonomian Indonesia selama era pembangunan jangka panjang tahap pertama sentralistis. Pembuatan keputusan (decision making) lebih banyak ditetapkan oleh pemerintah pusat atau kalangan atas pemerintahan.

Struktur ekonomi yang elastis dan sentalistis, berkaitan erat. Argumentasi yang sering dijadikan legitimasinya adalah karena, sebagai sebuah Negara berkembang, kira baru memulai proses panjang perjalanan pembangunan. Dalam kondisi it, diperlukan peran sekaligus dukungan pemerintah sebagai agen pembangunan, sehingga menjadikan etatis; sekaligus dibutuhkan pemerintah pusat yang kuat, sehingga menjadikan sentralisasi. Namun demikian patu dicatat, sejak awal era pembangunan jangka panjang tahap kedua struktur ekonomi yang etatis dan sentralistis ini mulai berkurang kadarnya. Keinginan untuk desentralisasi ekonomi kian besar akhir-akhir ini.

4.5 Konsep-Konsep Pendapatan Kembali

            Gugatan terhadap konsep konvensional perhitungan pendapatan nasional mulai muncul dalam sebuah konferensi di Jenewa pada bulan Februari 1983, lalu semakun galak ketika berlangsung sebuah konferensi lain di Brussels pada awal juni 1995. Intinya, konsep pendapatan nasional harus dimodifikasikan , dikoreksi dengan biaya kerusakan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan ekonomi. Apabila pendapatan nasional yang dimaksud dihitung dengan konsep gross domestic product (GDP) dan biaya lingkungan dilambangkan dengan EC (Environumental Cost), maka secara sederhana GDP-yang- dimodifikasikan dapat dirumuskan sebagai :

            Modified GDP = Conventional GDP – Environmental Cost

                                                            Alias

                        GDP.mod = GDP – EC.

Bab 3. Sistem Ekonomi Indonesia

3.1 Pengertian Sistem

Sebuah sistem pada dasarnya adalah suatu “organisasi besar” yang menjalin berbagai subjek (atau objek) serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Subjek atau objek pembentuk sebuah sistem dapat berupa orang-orang atau masyarakat, makhluk-makhluk hidup dan benda alam, barang atau alat, data, catatan atau kumpulan fakta, atau bahkan kombinasi dari subjek-subjek tersebut. Namun kehadiran subjek-subjek itu baru merupakan himpunan Perangkat kelembagaan meliputi lembaga atau wadah tempat subjek (objek) itu berhubungan, cara kerja dan mekanisme yang menjalin hubungan subjek (objek), serta kaidah atau norma yang mengatur hubungan subjek (objek) tersebut agar serasi. Sebagai suatu “organisasi’, setiap sistem tentu mempunyai tujuan tertentu. 

Sebuah sistem bukan sekedar himpunan suatu subjek atau himpunan suatu objek, bukan sekedar himpunan kaidah atau norma, dan bukan sekedar kumpulan lembaga/badan/organisasi. Kaidah atau norma dimaksud bisa berupa aturan dan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, untuk suatu sistem yang menjalin hubungan antara orang. Contohnya aturan-aturan dalam suatu system kekerabatan. Peraturan-peraturan dalam suatu sistem politik atau pemerintah. Kaidah itu juga bisa berupa ketentuan-ketentuan teknis untuk suatu sistem yang menjalin hubungan antar komponen sebuah alat atau perlengkapan. Sebuah sistem juga bukan sekedar himpunan kaidah atau norma (misalnya kitab undang-undang hukum perdata, kumpulan peraturan kepegawaian) bahkan pula sekedar kumpulan lembaga/badan/organisasi (misalnya asosiasi eksporter produk-produk tekstil atau pertserikatan bangsa-bangsa). Sebuah sistem adalah jalinan semua itu, mencakup subjek (objek) dan perangkat kelembagan yang membentuknya.

2.2 Sistem Ekonomi dan Sistem Politik

Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antarmanusia dengan seperangkat kelembagaan, dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsur-unsur manusia sebagai subjek, barang-barang ekonomi sebagai objek, serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan berekonomi.

Suatu sistem ekonomi tidaklah berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan falsafah, pandangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sebuah sistem ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsur saja dalam suatu suprasistem kehidupan masyarakat. Ia merupakan bagian dari kesatuan ideologi kehidupan bermasyarakat disuatu Negara. Pelaksanaan suatu sistem ekonomi tertentu di sebuah Negara akan berjalan mulus jika (baca: jika dan hanya jika) lingkungan kelembagaan masyarakatnya mendukung.

Sistem ekonomi suatu Negara dikatakan bersifat khas, sehingga bisa dibedakan dari sistem ekonomi yang berlaku atau diterapkan di Negara lain, berdasarkan beberapa sudut tujuan seperti:

·         Sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi,

·         Keleluasaan masyarakat untuk saling berkompetisi satu sama lain dan untuk menerima imbalan atas prestasi kerjanya,

·         Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan, dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya.

3.3 Kapitalisme dan Sosialisme

Ada dua macam sistem ekonomi yang ekstrem yang pernah di terapkan, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Kedua sistem ini sangat berbeda dalam hal ketiga butir sudut tinjauan.

Sistem ekonomi kapitalis mengakui pemilikan individual atas sumber daya-sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi. Prinsip ‘’keadilan’’ yang dianut oleh sistem ekonomi kapitalis ialah ‘’setiap orang menerima imbalan berdasarkan prestasi kerjanya’’. Campur tangan pemerintah atau Negara sangat minim. Pemerintah lebih berkedudukan sebagai ‘’pengamat’’ dan ‘’pelindung’’ perekonomian.

         Sistem ekonomi sosialis adalah sebaliknya. Sumber daya ekonomi atau faktor produksi di klaim sebagai milik Negara. Sistem ini lebih menekankan pada kebersamaan masyarakat dalam menjalankan dan memajukan perekonomian. Imbalan yang diterimakan pada orang perorangan didasarkan pada kebutuhan, bukan berdasarkan jasa yang dicurahkan. Prinsip ‘’keadilan’’ yang dianut oleh sistem ekonomi sosialis ialah ‘’setiap orang menerima imbalan yang sama’’. Kadar campur tangan pemerintahlah yang menentukan dan merencanakan tiga persoalan pokok ekonomi : what (apa yang harus di produksi), how (bagaimana memproduksinya), dan for whom (untuk siapa di produksi).

3.4 Persaingan Terkendali 

  

Ditinjau berdasarkan sistem kepemilikan sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi, tak terdapat alas an untuk menyatakan bahwa sistem ekonomi kita adalah kapitalis. Sama halnya tak pula cukup argumentasi untuk mengatakan bahwa kita menganut sistem ekonomi sosialis.

            Pengendalian yang dimaksud misalnya ialah dengan mengumumkan Daftar Negatif Investasi ( DNI ). Dalam terminologi teori mikroekonomi, atau ditinjau dari segi pengelolaan ekonomi, Indonesia tidak sepenuhnya menyadarkan perekonomian pada mekanisme pasar. Dalam beberapa hal, pemerintah turut bermain dalam perekonomian. Peran sebagai stabilisator dan dinamisator ini dimainkan baik oleh lembaga-lembaga departemental( instansi teknis ) pemerintah maupun melalui badan-badan usaha milik Negara.

            Ketidak-kapitalis-an dan ketidak-sosialis-an sistem ekonomi Indonesia (masing-masing dalam pengartiannya yang murni) terlihat pula dalam perilaku, norma dan etika yang berlangsung atau berlaku dimasyarakat.

3.5 Kadar Kapitalisme dan Sosialisme

  

Unsur-unsur kapitalisme dan sosialisme jelas terkandung dalam perorganisasian ekonomi Indonesia. Untuk melihat seberapa tebal kadar masing-masing “isme” ini mewarnai perekonomian, seseorang bisa melihatnya dari dua pendekatan. Pertama adalah dengan pendekatan factual structural, yakni menelaah peranan pemerintah atau Negara dalam struktur perekonomian. Kedua adalah pendekatan sejarah, yakni dengan menelusuri bagaimana perekonomian bangsa diorganisasikan dari waktu ke waktu.

Sistem ekonomi campuran dengan persaingan terkendali, agaknya merupakan sistem ekonomi yang tepat untuk mengelola perekonomian Indonesia. Walaupun demikian, akhir-akhir ini – persisnya sekitar lima tahun terakhir terhitung ketika buku ini di tulis-  kita dapat menyaksikan dan merasakan betapa perekonomian Indonesia semakin bersifat liberal dan kapitalisme. Untuk mengukur kadar keterlibatan pemerintah dalam perekonomian dengan pendekatan faktual-struktural dapat di gunakan Kesamaan Agregat Keynesian yang berumuskan Y= C+I+G(X-M). Variable C melambangkan pengeluaran konsumsi. Variable I melambangkan pengeluaran investasi perusahaan-perusahaan. Sektor pemerintah di wakili oleh variable G yang melambangkan pengeluaran konsumsi pemerintah. Adapun X dan M masing-masing melambangkan ekspor dan impor, mawakili sektor perdagangan luar negeri.