Analisa Jurnal Tentang Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat

Nama : Putri Chaerunisa
NPM : 29211444
Kelas : 2EB04

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan pengertian monopoli,

yaitu suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. Yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang-perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hokum

Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui

perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Undang-Undang Anti Monopoli No 5 Tahun 1999 memberi arti kepada monopolis

sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas

penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha (pasal

1 ayat (1) Undang-undang Anti Monopoli).

          Persaingan usaha tidak sehat adalah suatu persaingan antara pelaku

usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa

yang dilakukan dengan cara melawan hukum atau  menghambat persaingan usaha.

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan

demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku

usaha dan kepentingan umum.

Undang-Undang (UU) persaingan usaha adalah Undang-undang No. 5 Tahun

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU

No.5/1999) yang bertujuan untuk memelihara pasar kompetitif dari pengaruh

kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi dan atau menghilangkan

persaingan. Kepedulian utama dari UU persaingan usaha adalah promoting

competition dan memperkuat kedaulatan konsumen.

Kegiatan yang dilarang berposisi dominan menurut pasal 33 ayat 2. Posisi

dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti

di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku

usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam

kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan,

serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa

tertentu. Menurut pasal 33 ayat 2 “Cabang-cabang produksi yang penting bagi

negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Jadi, sektor

sektor ekonomi seperti air, listrik, telekomunikasi, kekayaan alam dikuasai Negara

tidak boleh dikuasai swasta sepenuhnya.