Jumat, 13 April 2012

Bab 4. Pendapatan Nasional, Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi


4.1 Konsep-Konsep Pendapatan Nasional Indonesia 
            Arti pendapatan nasional secara sempit adalah terjemahan langsung dari national income. Sedangkan dalam arti luas pendapatan nasional adalah dapat merujuk ke Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP) ; atau merujuk ke Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP); Produk National Neto (PNN) atau Net National Product(NNP); atau merujuk ke Pendapatan Nasional (PN) alias National Income (NI) tadi.

4.1.1 Metode Penghitungan Pendapatan Nasional
Penghitungan pendapatan nasional Indonesia dimulai dengan Produk Domestik Bruto itu sendiri, sebagaimana dikethui dapat dihitung atau diukur dengan tiga macam pendekatan yaitu (1) pendekatan produksi , (2) pendekatan pendapatan , (3) pendekatan pengeluaran.
Menurut pendekatan produksi PDB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah atau suatu Negara dalam jangka waktu setahun. Sedangkan menurut pendekatan pendapatan , PDB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang turut serta dalam proses produksi diwilayah suatu Negara dalam jangka waktu setahun. Adapun menurut pendekatan pengeluaran , PDB adalah jumlah seluruh komponen permintaan akhir, meliputi : (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan (2) pembentukan modal tetap domestic bruto dan perubahan stok (3) pengeluaran konsumsi pemerintah serta (4) ekspor neto (yaitu ekspor dikurangi imopor) , dalam jangka waktu setahun.
Produk Nasional Bruto (PNB) adalah produk domestic bruto ditambah pendapatan neto atas faktor luar negeri. Yang dimaksud dengan pendapatan neto atas faktor luar negeri ialah pendapatan atas faktor produksi warga Negara Indonesia yang dihasilkan di (diterima dari) luar negeri dikurangi pendapatan atas faktor produksi warga Negara asing yang dihasilkan di (diperoleh dari) Indonesia.
          
PDB dan PNB serta PNN sebagaimana dijelaskan di atas merupakan PDB dan PNB serta PNN atas dasar pasar, karena didalamnya masih tercakup unsur pajak tak langsung neto. Pajak tak langsung neto ialah jumlah seluruh pajak tak langsung yang dipungut pemerintah dikurangi jumlah subsidi yang diberikan pemerintah.

4.1.2 Metode Penghitungan Pertumbuhan Riil
PDB, PNB, PNN, dan PN secara umum disebut agregat ekonomi maksudnya angka besaran total yang menunjukkan prestasi ekonomi suatu Negari.  Dalam hal ini ada tiga metode untuk mengubah angka menurut harga berlaku  menjadi angka menurut harga konstan yaitu (1) metode revolusi (2) metode ekstrapolasi (3) metode deflasi.
            Metode revolusi dilakukan dengan cara menilai produksi masing-masing tahun dengan menggunakan harga tahun tertentu yang dijadikan tahun dasar. Metode ekstrapolasi dilakukan dengan cara memperbaharui (updating) nilai tahun dasar sesuai dengan indeks produksi atau tingkat pertumbuhan riil dari tahun sebelumnya . sedangkan metode deflasi dilakukan dengan cara membagi nilai masing-masing tahun dengan harga relative yang sesuai (indeks harga X 1/100).

4.1.3 Metode Perhitungan Nilai Tambah
Untuk menghitung nilai tambah menurut harga konstan terdapat empat macam cara, yaitu:
1.       Metode deflasi ganda
2.       Metode ekstrapolasi langsung
3.      Metode deflasi langsung, dan
4.      Metode deflasi komponen pendapatan.

4.2 Pendapatan Nasional dan Pertumbuhan Perekonomian
Pendapatan nasional (PN dalam arti sempit national income, NI) Indonesia pada tahun 1993, menurut taksiran Biro Pusat Statistik, sebesar Rp. 6,8 triliun. Sedangkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto (PNB), untuk tahun yang sama masing-masing Rp. 139,6 dan Rp.133,4 triliun.


4.3 Pendapatan Perkapita dan Kemiskinan
            Pertumbuhan ekonomi yang untuk angka angka diatas dihitung berdasarkan pembentukan nilai riil produk domestic bruto (gross domestic product), bukan semata-mata menunjukkan peningkatan produk atau pendapatan secara makro.

4.4 Struktur Ekonomi Indonesia
Dilihat secara mekro-sektoral (berdasarkan konstribusi sektor-sektor produksi (lapangan usaha) dalam membentuk produk domestik bruto] perekonomian Indonesia yang hingga tahun 1990 masih agraris kini sudah berstruktur industrial. Sumbangan sektor pertanian dalam pembentukan PDB yang pada tahun 1969 masih 46,9% menjadi hanya tinggal 17,6% pada tahun1993 (menurut perhitungan harga konstan tahun 1983). Di lain pihak peranan sektor industri pengolahan (manufacturing) meningkat dari 8,3% menjadi 21,1% untuk ukuran waktu yang sama.
Jadi, ditinjau secara makro-sektoral struktur ekonomi Indonesia sesungguhnya masih dualistis. Sumber daya pencaharian utama sebagian besar penduduk masih sektor pertanian. Dalam kaitan ini berarti struktur tersebut masih agraris. Akan tetapi penyumbangan utama pendapatan nasional adalah sektor industri pengolahan. Dalam kaitan ini berarti struktur tersebut sudah industrial. Semua itu berarti bahwa secara makro-sektoral ekonomi Indonesia baru bergeser dari struktur yang agrar’s ke struktur yang industrial.
                     
4.4.2 Tinjauan Lain
Pergerseran struktur ekonomi secara makro-sektoral ini senada dengan pergeserannya secara spesial. Dilihat dengan kacamata politik, sejak awal orde baru hingga pertengahan dasarwarsa 1980-an perekonomian Indonesia berstruktur elastis. Pemerintah atau Negara, dengan BUMN-BUMN dan BUMD-BUMD sebagai kepanjangan tangannya, merupakan pelaku utama ekonomi.
Berdasarkan tinjauan birokrasi pengemabilan keputusannya, beralasan untuk mengatakan bahwa struktur perekonomian Indonesia selama era pembangunan jangka panjang tahap pertama sentralistis. Pembuatan keputusan (decision making) lebih banyak ditetapkan oleh pemerintah pusat atau kalangan atas pemerintahan.
Struktur ekonomi yang elastis dan sentalistis, berkaitan erat. Argumentasi yang sering dijadikan legitimasinya adalah karena, sebagai sebuah Negara berkembang, kira baru memulai proses panjang perjalanan pembangunan. Dalam kondisi it, diperlukan peran sekaligus dukungan pemerintah sebagai agen pembangunan, sehingga menjadikan etatis; sekaligus dibutuhkan pemerintah pusat yang kuat, sehingga menjadikan sentralisasi. Namun demikian patu dicatat, sejak awal era pembangunan jangka panjang tahap kedua struktur ekonomi yang etatis dan sentralistis ini mulai berkurang kadarnya. Keinginan untuk desentralisasi ekonomi kian besar akhir-akhir ini.



4.5 Konsep-Konsep Pendapatan Kembali
            Gugatan terhadap konsep konvensional perhitungan pendapatan nasional mulai muncul dalam sebuah konferensi di Jenewa pada bulan Februari 1983, lalu semakun galak ketika berlangsung sebuah konferensi lain di Brussels pada awal juni 1995. Intinya, konsep pendapatan nasional harus dimodifikasikan , dikoreksi dengan biaya kerusakan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan ekonomi. Apabila pendapatan nasional yang dimaksud dihitung dengan konsep gross domestic product (GDP) dan biaya lingkungan dilambangkan dengan EC (Environumental Cost), maka secara sederhana GDP-yang- dimodifikasikan dapat dirumuskan sebagai :
            Modified GDP = Conventional GDP – Environmental Cost
                                                            Alias
                        GDP.mod = GDP – EC.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar